Sijunjung (Sumbar), BAKINNews---Pengurus LKAAM dan Bundo kanduang dalam waktu dekat, akan mengadakan audensi dengan Bupati dan DPRD Sijunjung, untuk mencari solusi berbagai masalah yang terjadi selama ini. Waktu dan tempatnya, menunggu jawaban dari Bupati, karena surat sudah disampaikan beberapa hari lalu.

Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung, H. Efi Radisman Dt. Paduko Alam, SH., usai rapat pengurus di Muaro Sijunjung tiga hari lalu menambahkan, masalah yang mendesak antara lain, adalah tentang keberadaan LKAAM, bundo kanduang dan MUI, apakah hanya dianggap sebagai ormas biasa atau mempunyai lebih dari ormas. Sebab, LKAAM adalah lembaga adat ninik mamak dan bundo kanduang. Sementara MUI adalah lembaga alim ulama yang selama ini disebut sebagai “Tungku tigo sajarangan, Tali tigo sapilin” dengan pemerintah.

 Namun, dalam perlakuan dan kenyataan sehari-hari, “Masih jauh panggang dari api.” Hal itu, tentu perlu dibicarakan dari hati ke hati dan dicarikan solusinya, sehingga peranan dan fungsi ninik mamak, bundo kanduang dan alim ulama, tidak sampai terpinggirkan dalam membangun masyarakat dan daerah Kabupaten Sijunjung kedepan secara menyeluruh.

Jika pengurus LKAAM Sijunjung Yusril tidak membicarakan dari hati ke hati dengan Bupati dan DPRD, tentu, solusinya tidak akan bisa dicarikan yang akhirnya keberadaan LKAAM, Bundo Kanduang dan MUI di Sijunjung, akan tetap seperti yang sekarang, bahkan mungkin lebih terpinggirkan dimasa datang. Sebagai contoh, sekarang telah banyak yang melecehkan panggilan dan sebutan gelar pusaka tinggi.

Kendatipun Ia seorang Datuk, tetapi dipanggil tetap nama kecilnya. Padahal di Minangkabau, sejak dulunya, seseorang yang sudah dinobatkan menjadi ninik mamak pemangku adat, dengan gelar pusaka tinggi, seperti datuk, mati, dubalang atau pandito/malin, dibenarkan lagi memanggil nama kecilnya, tetapi cukup dipanggil dengan gelar pusakanya, ujar Ketua LKAAM Sijunjung Dt. Paduko Alam.

Masih banyak lagi yang perlu dibicarakan dengan Bupati dan DPRD, kata Ketua LKAAM itu kepada BAKINNews. Berdasarkan hasil pertemuan pengurus LKAAM beberapa hari lalu, jika tidak segera dilakukan langkah-langkah kongkrit, maka adat dan budaya Minangkabau yang berdasarkan syarak, sebagaimana disebutkan “ Adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai,” akan tinggal dalam ucapan belaka.

Bersamaan dengan itu, juga diminta kepada pengurus LKAAM Kecamatan dan Kerapatan Adat Nagari, untuk membicarakannya bersama segenap ninik mamak, bundo kanduang dan alim ulama, sehingga falsafah ABS-SBK tidak hanya tinggal dalam ucapan bibir saja, tetapi betul-betul dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. BIN Erja/Ebit