Sijunjung (Sumbar), BAKINNews---Bau busuk yang menyengat hidung, sampah dan limbah berserakan di Pasar Sijunjung, setelah hari Pasar Kamis membuat pengunjung dan warga sekitarnya resah. Kendatipun, telah sering disampaikan kepada pengurus pasar, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan, tetapi sampai kini tampaknya belum ada perubahan. Seolah-olah keluhan masyarakat itu dianggap angin lalu saja.

Selama bulan puasa ini, pengunjung dan warga sekitarnya merasa mual, akibat bau busuk dan joroknya Pasar Sijunjung. Tetapi, keluhan masyarakat itu tidak ditanggapi, apakah perlu masyarakat mengadakan tindakan? Sebenarnya, seorang pimpinan yang arif dan bijaksana, tidak perlu menunggu tindakan dari masyarakatnya. Sebab, kalau sudah masyarakat melakukan tindakan, pemerintah akan repot dan terbayar mahal, baik secara moral atau pun material, kata H. Basri Rajo Mudo, salah seorang tokoh masyarakat Sijunjung, sewaktu bincang-bincang dengan BAKINNews beberapa hari lalu di Sijunjung.

 Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun BAKINNews dari pekerja K3 pasar Sijunjung yang tidak mau ditulis namanya, jumlah petugas kebersihan Pasar Sijunjung hanya 6 orang yang bekerja kadang kalanya hanya 3 orang. Masing-masing mereka diberi imbalan Rp. 35.000/hari. Sampah yang sudah dikumpulkan pada tempat tertentu, tidak terangkat pada hari itu, karena becak, mobil dan kendaraan pengangkutnya yang sering rusak.

Tugas pekerja kebersihan hanya mengumpulkan sampah, jika yang bekerja hanya 2 sampai 3 orang, sampah yang ada dilokasi pasar tidak bisa dikumpulkan satu hari, melainkan sampai dua dan tiga hari. Bersamaan dengan itu, sampah hari Pasar Kamis belum terangkat, sampah pedagang harian sudah berserakan pula, sehingga bau busuk yang menyengat hidung dari limbah dan tumpukan sampah sulit dihindari, tutur petugas kebersihan yang takut dituliskan namanya.

Los pasar yang menunggu roboh, sampah yang berserakan dan kondisi pasar yang kumuh, merupakan pertanda pengurus pasar dan pemerintah tidak sanggup mengelola pasar secara benar. Mereka hanya mampu menghabiskan uang penghasilan pasar, tetapi tidak mampu merawat, memelihara dan membangunnya, kata H. Basri Rajo Mudo yang merasa heran dengan tingkah laku dan tindak tanduk pengurus pasar tersebut.

Pasar Sijunjung sejak berdirinya adalah pasar serikat, tetapi sejak beberapa tahun belakangan ini, entah ulah siapa, Pasar Sijunjung dijadikannya Pasar Nagari. Akibatnya, Pasar Sijunjung terus mendatangkan masalah. Barang kali, akibat dari menghilangkan sejarah dan menghilangkan hak orang lain. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengembalikan status Pasar Sijunjung kepada pasar serikat, kata Basri Rajo Mudo, jika sulit untuk mengembalikan kepada pasar serikat, sebaiknya dijadikan pasar ibu Kabupaten Sijunjung yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang pengurusnya di SK-kan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Apalagi, daerah Kabupaten Sijunjung sampai kini belum punya pasar sama sekali, dan sudah saatnya sekarang Pemerintah Daerah melangkah ke arah itu. BIN Erja/Ebit