Sijunjung (Sumbar), BAKINNews---Ratusan bagunan illegal, kini telah mengancam Jalan lintas Sumatera di Kabupaten Sijunjung dan Darmasraya. Karena, letak bangunan itu berada di Daerah Milik Jalan (DMJ), bahkan ada yang menimbun dan melantai tali Bandar jalan. Selain bangunan itu, jalan lintas Sumatera di daerah Sijunjung, juga terancam hancur oleh pekerjaan PT. Kemilaumas Jaya yang dengan sengaja menimbun tali bandar, sehingga, air bah yang membawa tanah longsor sewaktu hari hujan, membanjiri badan jalan.

Kendaraan yang lewat sewaktu hari hujan, mengalami kemacetan dan berjalan eksra hati- hati, karena tinggi dan derasnya air bah di badan jalan lintas Sumatera. Sampai sejauh ini, berdasarkan pengamatan wartawan BAKINNews, belum ada pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab terhadap jalan lintas Sumatera di daerah Sijunjung dan Dharmasraya, sehingga, siapa saja yang punya kepentingan di DMJ jalan lintas Sumatera itu, bisa melakukan seenaknya.

 PT. Kemilaumas Jaya, misalnya yang memenangkan tender kontrak pemasangan pipa PDAM di kabupaten Sijunjung, dengan dana Rp. 5,6 Miliar lebih. Sudah lebih 2 bulan bekerja melakukan pemasangan pipa induk di sepanjang tali bandar jalan lintas Sumatera, setelah dipasang dan ditimbunnya, tali bandar yang sebelumnya permanen, kini telah hancur, sehingga, jalan lintas Sumatera tidak punya tali bandar lagi.

Akibat tumpukan tanah dan tali bandar tidak ada di kiri kanan jalan lintas Sumatera, sewaktu hujan turun, air bah yang membawa lumpur masuk membanjiri badan jalan. Jika kondisi semacam itu terus berlangsung nantinya, maka jalan lintas Sumatera di kawasan daerah Sijunjung akan hancur dalam waktu dekat, kendatipun sekarang tengah ada perbaikan aspal tambal sulam.

Ketua LSM Peduli Daerah Sijunjung Alius AB, sewaktu ditanya pendapatnya tentang jalan lintas Sumatera yang semakin terancam itu mengatakan, pemerintah daerah dan provinsi Sumatera Barat, seharusnya menindak tegas kepada siapa saja yang merusak dan mengganggu kelancaran lalu lintas, karena, jalan itu adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Jika perlu, ditindak secara hukum yang berlaku, apalagi bangunan itu seluruhnya illegal.

Apabila pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, sangat dikuatirkan nantinya semua fasilitas umum akan terancam hancur. Akhirnya apa yang akan terjadi, siapa yang kuat dan berani, akan berbuat semaunya, dan yang lemah akan mati ketakutan. Artinya “Hukum Rimba” lah yang berlaku. Makanya pemerintah jangan membiarkan tindak tanduk seseorang atau kelompok merusak dan menghancurkan fasilitas umum, tuturnya. BIN Erja/ Ebit.