Sijunjung (Sumbar), BAKINNews---Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sijunjung masih belum maksimal dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masih ada yang merasa kesulitan berurusan. Apalagi, dalam memacu pembangunan, banyak Pemerintahan Nagari yang tak berdaya menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di Nagari, sehingga dana yang diharapkan satu-satunya hanya dana DAUN dari APBD Kabupaten.

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sekaligus untuk memacu pembangunan, pemerintah sebaiknya dapat menjadikan Jorong sebagai pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sementara, Nagari tetap dijadikan sebagai wilayah hukum adat yang dibiaya dari dana APBD Provinsi Sumbar.

 Sejak kembali ke sistim Pemerintahan Nagari 10 tahun yang lalu, sampai kini belum tampak kemajuan yang bearti bagi Nagari dan masyarakat, karena Pemerintahan Nagari tidak bisa berbuat banyak, kata Drs. Yurnaldi Darwis dan Basri Rajo Mudo mantan Camat, serta beberapa orang tokoh masyarakat Sijunjung kepada BAKINNews, menanggapi adanya wacana Pemerintah Provinsi Sumbar untuk kembali ke sistim Pemerintahan Desa tempo dulu dan Nagari tetap dijadikan wilayah kesatuan adat.

       Selama ini, nagari dijadikan sebagai pusat otonomi terendah, sehingga di Nagari dilengkapi dengan sejumlah lembaga Nagari, seperti BPN, KAN dan LPM. Sementara Jorong hanya dijadikan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Dengan harapan, akan bisa mempercepat gerak langkah pembangunan disegala bidang. Apalagi, jorong sekarang, dulunya adalah desa yang mempunyai wilayah dan penduduk yang cukup ramai.

        Perubahan Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007, tentang kembali ke sistim Pemerintahan Nagari dan perubahan Perda Nomor 22 Kabupaten Sijunjung dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007, sudah dilaksanakan, kata Muchlis R, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung digedung DPRD Muaro Sijunjung, beberapa hari lalu sehubungan dengan pelaksanaan sistim pemerintahan nagari sekarang.

Untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, sebaiknya yang dihitung adalah jumlah jorong disetiap Nagari. Namun, pengaturan pembagian dan pelaksanaannya nanti dalam bentuk Dana Alokasi Umum Nagari (Daun), diserahkan kepada Nagari, sehingga fungsi Pemerintahan Nagari bersama BPN dan Kerapatan Adat Nagari semakin jelas dan berwibawa, ujar Muchlis. R.

Langkah semacam itu, walaupun dalam bentuk wacana, tetapi nantinya akan dicoba untuk mempelajari dan menyesuaikannya, sehingga Perda yang berlaku sekarang dapat pula  diperbaiki, sekaligus membawa perubahan kepada yang lebih baik bagi masyarakat dan pembangunan dinagari. Sebab, kalau di Kabupaten berfungsi sebagai daerah otonom, dengan pelaksananya sejumlah Satuan Perangkat Daerah termasuk Camat, maka Nagari harus dijadikan pula sebagai pusat otonomi terendah, dengan pelakasananya sejumlah Pemerintahan Jorong.

Artinya, Pemerintahan Jorong yang berada dibawah Pemerintahan Nagari, berfungsi hanya untuk mempercepat gerak langkah pembangunan dan mempermudah pelayanan masyarakat. Sementara induknya tetap juga Pemerintahan Nagari dibawah Camat. Sebab, kalau di Jawa misalnya, Pemerintahan Desa itu sebenarnya sama dengan Jorong yang ada disetiap Nagari, sehingga, bantuan dana dari pusat, lebih besar diperolehnya karena yang dihitung itu adalah Desa, sementara kita di Sumbar adalah Nagari, akibatnya kita rugi dalam perolehan dana pusat, ujarnya. BIN Erja/Ebit